Home » BERITA BBWS-PJ » Penanaman Pohon untuk Kanal Saluran Bersih dan Sehat
berita

Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelengaraan Dana Alokasa Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2016

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu Dana yang bersumberkan dari Anggaran PBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud disini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan diberikan Dana Alokasi Khusu (DAK) adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

Pada  26-27 November 2015 Bertempat di Hotel Sheraton Jl. Landak No. 130 Makassar, Kementerian PU-PERA, melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelengaraan Dana Alokasa Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2016 yang bertunjuan untuk Meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan umum Penyelengaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 khususnya dalam rangka Pembangunan Infrastruktur.

DAKKU

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh  Ir. Taufik Widjono, M.Sc ( Sekjen Kementrian PU-PERA ) dalam SambutanyaBeliau Mengatakan Bahwa penyelenggaraan Sosialisasi ini diikuti para pejabat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU-PERA baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusu (DAK) Bidang Infrastruktur Tahun 2016. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi program ini merupakan ajang pertemuan untuk sosialisasi dan konsultasi mengenai Danan Alokasi Khusus (DAK) serta konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka sinkronisasi, pengefektifan, dan sinergisasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur yang didanaidari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai sumber pendanaanlainnya, baik APBD maupunprogram strategisyang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Dilihat dari kondisi eksisting infrastruktur Bidang Irigasi dan Subbidang Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, saat ini persentase total panjang jalan daerah (Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota) sebesar 92% dari total panjang jalan seluruh Indonesia, dengan rata-rata kondisi mantap sebesar 70% untuk jalan provinsi dan 59% untuk jalan kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2019 target yang harus dipenuhi yaitu untuk kondisi mantap jalan Provinsi sebesar 75% dan Jalan Kabupaten/Kota sebesar 60%.

Adapun kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan data inventarisasi kondisi jaringan irigasi tahun 2015, terdapat kondisi jaringan irigasi Provinsi yang rusak sebesar 1.114.099 Ha dan jaringan irigasi Kabupaten/Kota yang rusak sebesar 1.334.333 Ha. Pada tahun 2019 ditargetkan harus dipenuhi yaitu meningkatnya kualitas layanan irigasi pada 2,55 juta. Ha Daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk kondisi pelayanan air minum, sanitasi dan perumahan, saat ini cakupan pelayanan air minum sudah mencapai 70,5%, sementara untuk kondisi pelayanan sanitasi dilihat dari cakupan pelayanan sanitasi yang telah mencapai 62%, serta untuk kondisi perumahan, dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit rumah. Sementara pada tahun 2019 target yang harus dipenuhi antara lain untuk cakupan pelayanan air minum sebesar 100%, cakupan pelayanan sanitasi sebesar 100%, dan pengurangan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 1.500.080 unit rumah.

Dari data-data tersebut terlihat bahwa masih terdapat gap antara kondisi eksisting dengan target yang harus dipenuhi pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan kebijakan khusus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Peserta acara Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program di Makassar  dihadiri oleh David Rudolf, SE (Kasi Dak IV Direktorat Dana Pertimbangan Kementerian Keuangan), Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, Msi (Peltek Direktur Otonomi Daerah), Herteti Rospelita, SKom, Msi (Kasi Wilayah I DAK ), Dr. A Hasanudin, ME (Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN), Ir.Agus Setiawan ,Dipl.HE. (Kepala BBWS Pompengan Jeneberang ),Ir. H.Abdul Latif.Si.,MM ( Sekda Provinsi Sul-Sel ) serta para pejabat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas terkait baik Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Infrastruktur di Pulau Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

(SISDA)

Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup