No announcement available or all announcement expired.
Home » BERITA BBWS-PJ » PRAKONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU-PERA TAHUN 2016
Kongret1

PRAKONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU-PERA TAHUN 2016

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pra Konreg IV di Makassar (25-26/2). Kegiatan ini dihadiri Bapak Sekjen ( Bapak Taufik Wijoyono) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Mewakili Kepala Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah, Bapak Hermanto Dardak, Bapak Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Makassar, serta perwakilan dari tiap unit eselon I dan perwakilan Pemerintah daerah lainnya serta 526 peserta.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Haris Batubara, menyampaikan bahwa pelaksanaan pra Konsultasi regional (Konreg) ke IV untuk wilayah pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, hasilnya nanti akan disesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Konreg yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 2016.

Kegiatan pra konreg ini terdiri dari kegiatan panel yang dibagi dalam bentuk desk per provinsi, dengan mengikutsertakan empat unit eselon I utama, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Kongret2Tujuan diadakannya kegiatan ini nantinya adalah untuk sinkronisasi dan konsolidasi program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bapak Taufik Wijoyono dalam Sambutanya yang mewakili Kepala Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak menyatakan Untuk tahun pertama Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengaplikasikan secara operasional dalam penyusunan program anggaran yang melibatkan badan pengembangan infrastruktur Wilayah,sebelumnya program itu ditangani oleh sekertariat jenderal  biro perencanaan tetapi tahun ini kita melakukan hal yang berbeda tentu ini bagian proses atau upaya untuk kita  bisa memastikan program program kementerian PU bisa mewarnai atau bisa mencerminkan kebutuhan wilayah yang lebih baik. Untuk itu ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap KL yang dipimmpinya, anggaran negara harus berorentasi untuk rakyat, memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat. dan kemudian Acara dilanjutkan dengan penyerahan renstra tahun 2015-2019 kepada masing masing Perwakilan SATMINKAL Provinsi dilingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (SISDA)

Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup