No announcement available or all announcement expired.
Home » BERITA BBWS-PJ » PELATIHAN PERHITUNGAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PNBP BJPSDA

PELATIHAN PERHITUNGAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dalam melaksanakan pengelolaan SDA diperlukan biaya yang memadai. Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air adalah adanya keterbatasan dana. Saat ini dana yang ada difokuskan pada infrastruktur, sedangkan dana operasi dan pemeliharaan masih sangat terbatas.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU  No. 11 Tahun 1974  tentang Pengairan, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, serta tatacara  perhitungan  dan  penarikan  iuran  eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2015 tentang  Iuran  Eksploitasi  Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR, Ditjend SDA, Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, melaksanakan Pelatihan Perhitungan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) bertempat di Hotel D’Maleo, Jl. Pelita Raya No. 08, Makassar.

Kasubdit Kelembagaan, Triyono Tulus Setiawan, ST, M.Engdalam sambutannya menyampaikan Pembiayaan Pengelolaan SDA mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk. Diharapkan dana yang berasal dari hasil penerimaan BJPSDA dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan pengelolaan SDA.BJPSDA yang dipungut dari pengguna dapat dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA, Pungkasnya.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan,  Ir. Faisal Soedarno, MT, dalam arahannya mengatakan penetapan tarif BJPSDA dalam Peraturan Pemerintah sangat diperlukan dan Untuk penggunaan dana  PNBP dari BJPSDA setelah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan.BBWS Pompengan Jeneberang sebagai Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menghitung PNBP serta menagih dan memungutnya dari Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan yang  dipungut dari pengguna SDA pada setiap WS, ujarnya.

BJPSDA bukan merupakan pembayaran atas harga air, melainkan merupakan penggantian sebagian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan SDA. Kewajiban untuk menanggung BJPSDA tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum.Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi tersier.

Penarikan BJPSDA melalui tiga mekanisme/alternatif penarikan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yaitu melalui Perum Jasa Tirta, Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Penarikan BJPSDA rencananya akan diberlakukan pada pengguna sumberdaya air untuk memenuhi, baik dari irigasi dan pertanian rakyat, kebutuhan pokok minimal sehari-hari, industri, PLTA, Pertambangan dan kebutuhan lainnya, membantu membiayai kegiatan-kegiatan yang dananya belum teralokasi dalam DIPA. Untuk itu workshop kali ini merupakan upaya percepatan penerapan PNBP-BJPSDA di BBWS/BWS agar dapat segera memungut BJPSDA. (SISDA)

Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup