No announcement available or all announcement expired.
Home » Study » METODE PEMERIKSAAN BESAR BENDUNGAN DI INDONESIA

METODE PEMERIKSAAN BESAR BENDUNGAN DI INDONESIA

Oleh

Dr. Ir. Thomas Raya Tandisau’, MM

Fungsional Teknik Pengairan

 

BIODATA PENULIS

  1. Data Pribadi
Nama : DR. Ir. Thomas Raya Tandisau’, MM
NIP : 195712311982101006
No. Karpeg : C.0833202
Status Pegawai : PNS Pusat
Golongan : Pembina Tk.I /Ivb
TMT. Golongan : 01 April 2014
Tanggal Lahir : 1957
Tempat Lahir : Rantepao
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Jml. Tanggungan : 3 (Tiga) Orang
Agama : Katolik

 

  1. Riwayat Pendidikan Formal
Tingkat & Jurusan Pendidikan Lembaga Pendidikan Tahun Lulus
SD Yayasan Katolik Tahun 1970
ST Bangunan Air Negeri Tahun 1973
STM Bangunan Air Yayasan Kristen Tahun 1976
PAT Sipil Universitas Hasanuddin Tahun 1982
Sarjana Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia Tahun 2000
Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia Tahun 2002
Doktoral (Ph.D) Universiti Tun Abdul Razak Malaysia Tahun 2009

 

  1. Riwayat Jabatan
Uraian Jabatan Unit Kerja Tahun s/d Tahun
1.      Pengawas Utama Proyek Irigasi Sederhana Sul-Sel Dinas Pekerjaan Umum 1982 s/d 1985
2.      Counterpart Special Maintenance ISSP I & ISSP II Proyek Irigasi Sul-Sel 1986 s/d 1990
3.      Kepala Urusan Perencanaan Proyek Irigasi Sul-Sel Proyek Irigasi Sul-Sel 1987 s/d 2000
4.      Direksi Pelaksana FMIS Proyek Irigasi Sul-Sel 1987 s/d 2000
5.      Asisten Teknik Bagpro Rancang Bangun Wil.Timur Proyek Irigasi Sul-Sel 2001 s/d 2003
6.      Pemimpin Bagian Proyek Jaringan Irigasi Air Tanah Gorontalo Proyek Irigasi Gorontalo 2004 s/d 2005
7.      Kasatker Penyediaan Air Baku Jeneberang Proyek Induk Pelaksana Sungai Jeneberang 2006 s/d 2007
8.      PPK O & P Sulawesi Tenggara Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang 2007 s/d 2008
9.      PPK Pembangunan Waduk Ponre-Ponre Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang 2008 s/d 2009
10.   PPK Pembangunan Bendung Gerak Tempe Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang 2009 s/d 2010
11.   Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Madya pada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang 2011 sampai sekarang

 

 

ABSTRAK

Untuk memenuhi semua kepentingan prosedur perencanaan pembangunan dan tahap operasi pemeliharaan bangunan bendungan besar di Indonesia dan diselenggarakannya UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan maka amat penting untuk dipahami bahwa dalam pembangunan Pengelolaan tahap operasi dan pemeliharaan amat penting untuk dipahami agar semua langkah-langkah yang diperlukan dalam semua proses dan tahapan sesuai dengan aturan yang telah diundangkan agar kedepan tidak lagi terjadi hal-hal yang merugikan segmen masyarakat umum untuk itu kita harus memahami bahwa dalam tahap pemeriksaan Bendungan Besar di Indonesia dapat dipahami bahwa ini adalah proses yang harus dilalui oleh Pengelola Bangunan Bendungan Besar di Indonesia.

Keterpaduan dalam perencanaan, pembangunan, kebersamaan dalam tahap operasi dan pemeliharaan amat penting dipahami oleh seluruh masyarakat di Indonesia agar bendungan yang mengalami penurunan fungsi dapat ditunjang agar dapat mengembalikan fungsinya sedia kala.

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Gambaran Umum

Bendungan samping memiliki manfaat yang besar, juga menyimpan potensi bahaya yang besar pula. Bendungan yang runtuh akan menimbulkan banjir bandang yang dahsyat sampai jauh ke daerah hilir yang akan mengakibatkan timbulnya banyak korban jiwa, harta benda, fasilitas umum dan kerusakan lingkungan yang sangat parah di daerah hilir.

Untuk mencegah terjadinya musibah tersebut, setiap bendungan harus selalu dipantau dan dipelihara dengan baik. Dengan pemantauan yang baik, pengelola bendungan akan mengetahui sedini mungkin problem yang sedang berkembang pada bendungannya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah berkembang buruknya problem tersebut.

Keberhasilan pemantauan bendungan perlu didukung dengan kegiatan inspeksi (pemeriksaan) rutin, inspeksi berkala, dan inspeksi luar biasa dan khusus. Inspeksi berkala terdiri dari Inspeksi berkala biasa yang dilakukan setiap 1/2 tahun dan Inspeksi besar yang harus dilakukan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 5 tahun.

Pemeriksaan besar, pada dasarnya adalah merupakan kegiatan Inspeksi bendungan secara menyeluruh terhadap aspek teknis dan non teknis dalam rangka evaluasi keamanan suatu bendungan (safe evolution of existing dam). Dari kegiatan ini diharapkan akan teridentifikasi masalah yang sedang berkembang, kemudian diketahui kondisi keamanan/kekokohan struktur dan keamanan operasional bendungan, kekurangan pada sistim keamanan bendungan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan keamanannya.

Dalam rangka memenuhi amanat SNI No. 1731-189-F tentang Tatacara Keamanan Bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang akan melakukan Pemeriksaan Besar Evaluasi Keamanan Bendungan Ponre-Ponre, dan untuk menunjang kegiatan inspeksi besar ini juga akan dilakukan pengukuran sedimentasi waduk.

 

  • Maksud dan Tujuan Pekerjaan
  1. Maksud
  • Melakukan survei/pengukuran sedimentasi waduk
  • Melakukan inspeksi besar dan evaluasi keamanan bendungan dan mendapatkan sertifikasi persetujuan pengoperasian dari Kementerian Pekerjaan Umum.
  • Pemutakhiran Panduan Operasi dan Pemeliharaan
  • Melakukan proses sertifikasi operasi.

 

 

  1. Tujuan
  • Mengetahui penyebaran pengendapan sedimen di waduk, laju sedimentasi waduk, kapasitas tampungan dan umur waduk yang tersisa, hubungan antara elevasi dan volume waduk.
  • Mengetahui status/tingkat keamanan bendungan ditinjau dari aspek struktur, hidrolik, rembesan serta operasionalnya; mengidentifikasi masalah yang ada; menetapkan rencana perbaikan dan atau penyempurnaan yang diperlukan.
  • Mendapatkan Panduan Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan kondisi akhir pada saat mobilisasi
  • Mendapatkan sertifikat operasi bendungan.
  1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Garis besar lingkup pekerjaan jasa konsultasi ini, terdiri dari :

  • Survei sedimentasi waduk
  1. Mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain: data topografi, data survei sedimentasi sebelumnya (bila ada), dan lain-lainnya.
  2. Melakukan pemeriksaan lapangan.
  3. Membuat bagan alir metode pelaksanaan survei.
  4. Melakukan pemetaan dasar waduk sampai elevasi muka air maksimum dengan pengukuran teristris (untuk areal di atas muka air waduk) dan pemeruman (bathimetri) waduk.
  5. Memasang patok tetap (BM/SDM) di sepanjang tepian kiri dan kanan waduk untuk setiap jarak 0.5 (nol koma lima) km, masing-masing patok di sisi kiri dan patok di sisi kanan waduk. Memasang patok bantu (control point) dengan jarak antar patok 250 m.
  6. Melakukan perhitungan: kapasitas waduk, volume dan ketebalan endapan sedimen waduk, laju sedimentasi waduk, umur layanan yang tersisa, hubungan antara elevasi dan volume tampungan waduk, hubungan antara elevasi dan luas genangan waduk, dan lain-lain.
  7. Melakukan analisis, penggambaran, dan membuat laporan.
  • Inspeksi besar
  1. Mengumpulkan dan mempelajari data hidrologi sampai tahun terakhir, dokumen desain, pelaksanaan konstruksi dan riwayat Operasi dan Pemeliharaan termasuk data pemantauan, laporan inspeksi sebelumnya, system Operasi dan Pemeliharaan, Rencana
  2. Melakukan pemeriksaan tubuh bendungan di atas dan di bawah air, bangunan pelengkap, bukit tumpuan, waduk dan sekitamya, dan lain-lainnya.
  3. Melakukan pemeriksaan dan uji operasi peralatan hidromekanik, listrik, dan sistim peringatan dini (bila ada).
  4. Pemeriksaan peralatan pemantau keamanan bendungan/ instrumentasi dan evaluasi terhadap data hasil pemantauannya.
  5. Analisis banjir desain berdasar data hidrologi terbaru.
  6. Evaluasi keamanan bendungan yang mencakup aspek struktur, hidrolik, rembesan, dan sistim operasi berdasar hasil kegiatan.
  7. Melaksanakan konsultasi dengan Balai Bendungan mengenai hasil pemeriksaan/analisis instrumentasi keamanan bendungan sampai dengan pelaksanaan sidang pleno Komisi Keamanan Bendungan.
  8. Membuat laporan teramasuk kesimpulan status keamanan bendungan dan saran tindak lanjut yang diperlukan.
  • Pelatihan Keamanan Bendungan untuk petugas rselama 2 hari.
  • Pemutakhiran Panduan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan.

 

  • Pedoman, Kriteria Dan Standar

Pedoman kriteria dan standar yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah pedoman, kriteria dan standar yang berlaku di Indonesia atau spesifik di lokasi proyek pada saat ini, antara lain :

  1. Standar dan Pedoman yang digunakan:
  2. SNI 03-3432-1994, Tata Cara Penetapan Banjir Desain dan Kapasitas Peiimpahan untuk Bendungan
  3. RSNI M-03-2002, Metode analisis stabilitas lereng statik bendungan urugan
  4. SNI 03-3417-1994, Metode Penentuan Posisi Titik Perum Menggunakan Alat Penyipat Ruang
  5. SNI 03-6737-2002, Metode Perhitungan Awal Laju Sedimentasi Waduk
  6. Pd T-14-2004-A, Pedoman analisis stabilitas bendungan tipe urugan akibat gempa, Dept Kimpraswil 10 Mei 2004
  7. Pedoman Analisis dinamik bendungan urugan, Keputusan Dirjen SDA No. 27/KPTS/D/2008 tanggal 31 Januari 2008
  8. Pedoman survai dan monitoring sedimentasi waduk, Keputusan Dirjen SDA No. 39/KPTS/D/2009 tanggal 26 Februari 2009
  9. Pedoman Inspeksi dan Evaluasi Keamanan Bendungan, Keputusan Dirjen SDA No. 05/KPTS/2003 tanggal 14 Maret 2003
  10. Pedoman pembangunan bendungan urugan pada pondasi tanah lunak, Ditjen SDA, Nopember 2006
  11. Pedoman Operasi, Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan, Keputusan Dirjen SDA No. 199/KPTS/D/2003, Maret 2003
  12. Manual Inspeksi Visual Bendungan urugan, Ditjen SDA 2004
  13. PT-02 Pengukuran Topografi, Standar Perencanaan Irigasi, Ditjen Air 1986
  14. SNI dan Pedoman lain yang terkait.
  15. Peraturan Perundangan yang digunakan :
  16. UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
  17. UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air
  18. PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
  19. PP 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  20. PP 37 /2010 tentang Bendungan.
  21. Permen Pekedaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.

 

 

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam lingkup pekerjaan ini harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

  • Persiapan dan Orientasi Lapangan

Sebelum memulai pekerjaan penyedia jasa harus melakukan persiapan seperlunya, diantaranya adalah mobilisasi peralatan, personil, bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekedaan ini, yang semuanya harus dalam kondisi baik. Disamping itu jugs harus melakukan orientasi lapangan untuk mengetahui kondisi umum lapangan secara menyeluruh, mengidentifikasi kendala yang ada, kemudian menjabarkan program pelaksanaan dan Rencana Mutu Kontrak. Setelah pekerjaan selesai, lokasi yang ditinggalkan harus dalam keadaan bersih dan dirapihkan kembali.

 

  • Pengumpulan dan Analisa Data

Konsultan berkewajiban mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan untuk masing-masing pekerjaan. Konsultan harus memeriksa ketelitian data yang dipakai dan bertanggung jawab terhadap mutu data yang dipakai. Data yang harus dikumpulkan antara lain :

  1. Semua laporan studi yang pernah dilakukan.
  2. Laporan desain termasuk review/revisi/modifikasi desain.
  3. Laporan pelaksanaan konstruksi, meliputi: kendali mutu (quality control), laporan akhir proyek (project completion report), dan lain-lain.
  4. Laporan yang berkaitan dengan pengelolaan opini dan pemeliharaan bendungan antara lain laporan pemantauan, laporan pelaksanaan, laporan inspeksi, dan lain-lain.
  5. Data hidrologi terbaru, peta geologi regional, dan lain sebagainya.

 

  • Asistensi dan Diskusi
  1. Konsultan wajib melakukan asistensi dan diskusi dengan pemberi tugas atau
    yang dikuasakan, pada setiap akan memulai dan akhir dari suatu kegiatan.
  2. Konsultan wajib melakukan diskusi dengan Balai Bendungan dalam rangka mendapatkan masukan sesuai terkait.

 

  • Presentasi Dalam Sidang Komisi Keamanan Bendungan

Konsultan wajib menyiapkan laporan dan bahan presentasi untuk kemudian di presentasi dam Sidang Komisi Keamanan Bendungan, serta melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan saran sidang Komisi Keamanan Bendungan

Konsultan berkewajiban memperbaiki laporan inspeksinya sesuai dengan saran sidang Komisi Keamanan Bendungan

 

  • Ketersediaan Penyedia Jasa

Konsultan harus menunjuk seorang wakilnya yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan mempunyai kuasa untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama Konsultan.

 

 

  • Pekerjaan Survei Sedimen
  1. Peralatan survei teristris dan bathimetri
  • Semua peralatan survei yang digunakan harus dalam keadaan baik dan sebelumnya digunakan harus dikalibrasi lebih dulu.

Peralatan yang digunakan untuk melakukan survei sedimentasi waduk antara lain:

  1. Receiver GPS tipe DGPS
  2. Antene GPS
  3. Echosounder Single Beam, Multibeam atau Multi Tranducer
  4. Bar Check dengan panjang tali minimum 15 m
  5. Software untuk mengintegrasikan GPS dengan echosonder
  6. Perahu dengan kapasitas minimum 5 orang
  7. Laptop sesuai spesifikasi software
  8. Alat pengukur sudut (TO/T2/Total Stasion)
  9. Alat Pengukur Jarak (water pass/EDM)
  10. Patok Pembantu
  11. BM /Patok tetap dan patok kontrol untuk Jalur Pemeruman (Sounding)
  12. Alat bantu lainnya seperti bendera
  13. Perangkat lunak yang digunakan Autocad,Map info atau Surfer.
  • Peralatan GPS

Peralatan GPS yang digunakan dalam survei sedimentasi waduk harus mempunyai kemampuan differential secara real time dengan spesifikasi sebagai berikut :

  1. Tipe DGPS single frekuensi 12 channel dengan akurasi:
  • Posisi horizontal : 10 cm
  • Posisi vertikal : 20 cm
  1. Tipe RTK dual frequency 40 channel dengan akurasi:
  • Posisi horizontal : 1 cm
  • Posisi vertikal : 2 cm
  1. Piranti Lunak data-logging

Laptop untuk penyimpanan data dan pengolahan yang mampu untuk mendukung piranti lunak yang digunakan.

  • Echo Sounder

Peralatan pengukuran bathimetri dengan menggunakan echo sounder harus memenuhi kriteria dengan spesifikasi teknis minimum sebagai berikut:

  1. Mempunyai frekuensi ganda (dual frequency) 15 kHz sampai 350 kHz, dioperasikan dengan arus DC
  2. Software untuk data logging
  3. Mempunyai tingkat akurasi:
  • 0,10 m ± 0,5% kedalaman pada frekuensi rendah
  • 0,01 m ± 0,5% kedalaman pada frekuensi tinggi

 

  1. Pengukuran Topografi Teristris di Sekitar Daerah Genangan Waduk

Pengukuran atau survei topografi teristris dilakukan pada daerah di sekitar genangan waduk yang tidak tergenang, minimal sampai pada elevasi muka air maksimum (saat banjir maksimum). Pada daerah sekitar tubuh bendungan, pengukuran diperluas sampai puncak dan di lereng hulu-hilir bendungan, untuk memperoleh gambaran potongan memanjang dan melintang bendungan guna mendukung analisis stabilitas bendungan.

Patok-patok tetap dan patok rencana jalur-jalur pemeruman daerah genangan waduk harus digunakan sebagai patok-patok pengikat dalam pengukuran darat di sekitar daerah genangan. Apabila referensi elevasi yang ads di lokasi masih bersifat lokal maka harus dilakukan transformasi datum ke Titik Tinggi Geodesi Nasional yang dibuat oleh Bakosurtanal.

Pengukuran topografi teristris/tachimetri ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Pada saat mengukur tepi waduk (muka air) harus dicatat waktunya (jam).
  • Jika tepi waduk tedal maka tachimetri dilakukan dari tepi waduk sampai pada perubahan ketinggian dan ditambah dengan satu titik tachimetri di atas bukit. Jarak antara titik tachimetri bisa kurang dari 50 meter.
  • Jika tepi waduk landai maka tachimetri dilakukan. Sebaliknya jika landai maka jarak antara titik tachimetri sekurang-kurangnya per 50 meter.
  • Setiap dijumpai adanya teluk dan tanjung harus dilakukan pengukuran darat dengan metode tahchimetri dimulai dari muka air saat itu sampai pada tepi waduk pada elevasi genangan tertinggi atau sebaliknya. Jarak antara titik­titik tachimetri sekurang-kurangnya 25 m, disesuaikan dengan bentuk topografi dan kemiringan lerengnya
  • Surveyor wajib menggambar sket lapangan untuk menghindari kesalahan interpretasi
  • Setiap patok pemeruman dan patok tetap (patok BM/SDM) yang dijumpai harus diukur
  • Perhitungan elevasi dan koordinat tidak dilakukan secara manual tetapi harus dengan perangkat lunak komputer.

Peralatan utama yang digunakan dalam pengukuran topografi teristris adalah alat pengukur sudut (TO/T2/Total Station) lengkap dengan peralatan penunjang lainnya (bak ukur, refiektor, statif, tribach), alat pengukur jarak (water pass/EDM) dan GPS.

 

  1. Pemeruman/Bathimetri
  • Pemeruman dilakukan untuk mendapatkan pets topografi dasar waduk menggunakan GPS dan echo sounder. Pemeruman dilakukan pada sepanjang jalur-jalur pemeruman (range lines) yang telah ditentukan sebelumnya mendapatkan data kedalaman waduk. Bila jalur pemeruman belum ada, sebelum pelaksanaan pemeruman lebih dulu harus ditetapkan jalur-jalur pemeruman.
  • Kerapatan atau jarak antara jalur-jalur pemerum ditetapkan sebagai berikut:
  1. Pada bagian diatas lereng hulu bendungan: jarak jalur pemeruman berkisar 15 sampai 30 m, dengan jumlah jalur minimal 3 (bga) jalur. Pemeruman pada daerah ini terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran kondisi/geometri lereng hulu bendungan guna mendukung kegiatan pemeriksaan bawah air.
  2. Untuk waduk kecil atau pada daerah genangar sampai dengan jarak 1 km dari puncak bendungan jarak jalur pemeruman berkisar 30 sampai 60 m, dengan jarak yang lebih rapat pada daerah tampungan mat (dead storage).
  3. Pada daerah genangan diatas jarak 1 km dari puncak bendungan, jarak jalur pemeruman berkisar 100 sampai 200 m.
  • Penentuan posisi, dilakukan dengan Diferensi GPS (DGPS). Pada metode ini, posisi suatu titik ditentukan relatif terhadap titik lainnya yang telah diketahui koordinatnya. Prosesnya dilakukan dengan menggunakan data yang diamati oleh 2 (dua) receiver GPS pada waktu yang bersamaan.

Hasil survei sedimentasi waduk harus dibuat laporan tersendiri yang isinya mencakup hal-hal sebagaimana dijelaskan pada Sub.Bab 11.2 Pedoman Survei dan Monitoring Sedimentasi Waduk.

 

 

BAB III

PEMERIKSAAN BESAR

 

Secara umum, yang dimaksud inspeksi besar pada studi ini adalah inspeksi/pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek teknis maupun non teknis, dalam rangka evaluasi keamanan bendungan bagi suatu bendungan yang telah ada (Safety Evalution of Existing Dams/SEED).

 

Cakupan inspeksi antara lain meliputi: Pemeriksaan komponen-komponen bendungan diatas air dan bawah air termasuk peralatan mekanik-listrik fondasi, tumpuan waduk dan daerah sekitarnya; pemeriksaan dan uji peralatan hidromekanik-elektrik dan gawar banjir; pemeriksaan instrumen dan evaluasi data pembacaannya; tinjauan terhadap sistem Operasi dan Pemeliharaan dan RTD (Rencana Tindak Darurat), serta evaluasi keamanan bendungan tahap pertama dan tahap kedua/lanjutan.

 

Kegiatan tersebut diatas perlu ditunjang dan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan diantaranya dan tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

  • Pekerjaan persiapan

Sebelum pelaksanaan inspeksi, konsultan harus melakukan pekerjaan persiapan yang mencakup antara lain:

  1. Pengumpulan data, yang mencakup antara lain: data hidrologi terbaru, dokumen desain, dokumen pelaksanaan konstruksi, dokumen operasional dan Pemeliharaan termasuk data pemantauan, laporan inspeksi sebelumnya, Operasi dan Pemeliharaan dan RTD (Rencana Tindak Darurat), dan lain-lain. Dokumen atau data desain dan konstruksi yang ada di proyek kemungkinan sangat terbatas, dalam kondisi demikian konsuItan harus mengumpulkan data dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya.
  2. Kajian data: setiap inspeksi harus didahului dengan mempelajari ata yang ada, laporan-laporan inspeksi/kajian sebelumnya. Bila belum pernah dilakukan inspeksi, pelajari dokumen desain, konstruksi dan riwayat
  3. Daftar simak inspeksi: harus disiapkan secara rinci sesuai bendungan yang diinspeksi dan dipahami setiap anggota tim.
  4. Perlengkapan inspeksi yang harus dibawa saat inspeksi antara lain: ringkasan data bendungan, ringkasan laporan inspeksi sebelumnya, gambar­gambar, daftar simak, kamera, alat bantu inspeksi seperti: pita ukur, teropong, lampu senter, waterpas kecil, palu geologi, kompas, alat baca instrumen, dan lain-lain.
    • Pemeriksaan Bendungan
  5. Pemeriksaan visual pada obyek inspeksi yang berada diatas permukaan tanah dan air seperti: permukaan tubuh bendungan, bangunan pelengkap, tebing tumpuan, tebing waduk, peralatan hidromekanik, dan lain-lain. Di atas dan di bawah air, bangunan pelengkap, bukit tumpuan, waduk dan sekitarnya, dan lain-lain.
  6. Pemeriksaan bawah air terhadap obyek inspeksi dibawah air antara lain:
  7. Permukaan lereng hulu bendungan; periksa kemungkinan adanya lubang
    benam, longsoran, kemerosotan mutu lapis lindung lereng, dan lain-lain.
  8. Kolam peredam energi dan kolam loncat air; periksa kemungkinan adanya erosi dan gerusan.
  9. Muka hulu bendungan/membran beton; periksa kemungkinan adanya: retakan, kemerosotan mutu, bukaan sambungan yang berakibat peningkatan rembesan/bocoran, dan lain-lain.

Pemeriksaan bawah air dilakukan dengan cara:

  1. pemeruman seperti dijelaskan diatas,
  2. pemeriksaan secara langsung saat air surut.
  3. Indentifikasi dan pencatatan masalah

Sebelum informasi, laporan dan catatan yang berkaitan dengan masalah yang timbul harus dikumpulkan dan dipelajari, dan bendungan perlu diperiksa atas:

  1. unjuk kerja/performance yang tidak sesuai dengan yang direncanakan
  2. terjadinya kerusakan konstruksi
  3. penyimpangan yang terkait dengan deformasi, tekanan pori, rembesan
  4. timbulnya bahaya dari kondisi geologi
  5. tidak berfungsinya peralatan mutu, melemahnya bangunan dan atau fondasi
  6. penyimpangan terhadap NSPM (norms, standar, pedoman, dan manual) dan lain sebagainya yang dampaknya berpotensi mengganggu fungsi dan keamanan bendungan.
    • Pemeriksaan dan Uji operasi; harus dilakukan terhadap peralatan yang terkait dengan keamanan bendungan seperti: peralatan hidromekanik, tenaga listrik utama dan cadangan untuk operasi pintu dan katup, sistem dan prosedur peringatan banjir termasuk kehandalam peralatan yang digunakan, dan lain-lain.
    • Instrumentasi; periksa kondisi dan fungsi instrumentasi dengan melakukan pembacaan secara langsung dan/atau lakukan kajian/evaluasi terhadap serta data pemantauan yang ada.

Pemeriksaan dan pastikan slat-slat hidrologi, sistem pemantau jarak jauh serta peralatan komunikasinya semua berfungsi baik, dokumentasi dan evaluasi data hasil pemantaunya.

  • Hidrologi dan banjir desain; kaji laporan analisis hujan dan banjir desain yang ada dan kriteria desain yang digunakan, lakukan analisis hujan dan banjir desain dan penelusuran banjir berdasar data mutahir, periksa kecukupan pelimpah, tinggi jagaan, pola operasi, potensi bencana didaerah hilir bila terjadi keruntuhan bendungan, dan lain-lain.
  • Sistem OP dan RTD
  1. Sistem OP mencakup: periksa ketersediaan panduan OP dilapangan: waktu penyusunan; kecukupan instruksi/ petunjuk dalam panduan; ketersediaan clokumen penting, gambar-gambar, grafik, format laporan; dipahamikah panduan oleh petugas; kecukupan tenaga dari aspek jumlah dan kemampuan, perlukah penyempurnaan dan lain-lain.
  2. RTD dan kesiapannya: periksa keandalan sistem komunikasi, prosedur operasi, tenaga listrik cadangan, sistem gawar banjir, dipahamkan RTD oleh petugas, perlukah penyempurnaan, dan lain-lain
    • Evaluasi keamanan bendungan
  3. Evaluasi tahap pertama;
  • Kaji semua data yang ada yang terkait dengan desain, konstruksi, OP bendungan dan bangunan pelengkapnya, sehingga benar-benar memahami penuh bendungan dan riwayat operasi serta pemeliharaannya.
  • Identifikasi semua potensi masalah yang dampaknya merugikan terhadap keamanan hulu dan hilir bendungan serta periksa kecukupan bendungan dan bangunan pelengkapnya untuk memenuhi fungsinya, dengan didukung: data yang relevan, pertimbangan dan analisis teknis diantaranya dengan membandingkan perilaku bendungan dengan perilaku yang direncanakan dalam desain.
  1. Evaluasi tahap kedua ;

Lakukan analisis teknik untuk menilai status/tingkat keamanan bendungan ditinjau dari:

  1. aspek struktur; periksa stabilitas tubuh bendungan termasuk stabilitas terhadap gempa pada kondisi normal dan luar biasa, minimal pada potongan: bagian tertinggi, bagian yang perilakunya menyimpang dan bagian yang geometrinya berubah cukup besar dan bagian kritis.
  2. Aspek hidroiik (kecukupan pelimah, tinggi jagaan, erosi eksternal, dan lain-lain).
  3. Aspek rembesan (erosi internal, piping, boiling, uplift, pelarutan materil bendungan dan pondasi, dan lain-lain), berdasar data-data yang tersedia, kemudian membuat kesimpulan dan saran.

 

  • Pelatihan Keamanan Bendungan

Pelatihan dilakukan terhadap pars petugas yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan serta pemantauan bendungan.

Materi pelatihan meliputi antara lain:

  1. Konsepsi dan pengaturan Keamanan Bendungan
  2. Dasar-dasar OP Bendungan
  3. Inspeksi dan evaluasi Keamanan Bendungan
  4. Inspeksi visual
  5. Instrumentasi
  6. Uji mutu pelaksanaan konstruksi bendungan urugan.

 

  • Buat laporan, termasuk kesimpulan status keamanan bendungan dan saran tindak lanjut yang diperlukan.

 

BAB IV

TENAGA YANG DIBUTUHKAN

 

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, Konsultan harus menggunakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Perkiraan tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan yang terdiri dari:

 

  • Ketua Tim (Team Leader)/Ahli Bendungan)

Sarjana Teknik Sipil/Teknik Sumber Daya Air/Teknik Pengairan yang berpengalaman seku rang-ku rang nya 8 (delapan) tahun di bidang Sumber Daya Air dan minimal 6 tahun di bidang bendungan dan pernah menjadi Ketua Tim untuk pekerjaan sejenis minimal 2 (dua) kali. Ketua Tim harus menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis, dan memiliki Sertifinkat AN Bendungan Besar (paling rendah Ahli Madya) yang dikeluarkan oleh KNIBB. Pendidikan Pasca Sarjana/S2 di bidang Teknik Sumber Daya Air lebih diutamakan.

 

  • Ahli Bangunan Air/Hidrolika)

Sarjana Teknik Sipil/Teknik Sumber Daya Air/Teknik Pengairan dan berpengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di bidang perencanaan konstruksi bangunan air dan minimal 4 (empat) tahun di bidang rancang bangun konstruksi bendungan termasuk bendungan tipe urugan (earhtfill dam/rockfill dam), dan harus menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

 

  • Ahli Hidro-Mekanikal (Hydro-Mechanical Specialist)

Sarjana Teknik Mesin dengan pengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di bidang hidromekanikal konstruksi bangunan air dan minimal 4 (empat) tahun di bidang rancang bangun hidromekanikal untuk bendungan. Diutamakan yang menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

 

  • Ahli Hidrologi

Sarjana Teknik Sipil/Teknik Pengairan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun di bidang analisis hidrologi untuk rancang bangun konstruksi bangunan air dan minimal 4 (empat) tahun di bidang rancang bangun konstruksi bendungan. Diutamakan yang menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

 

  • Ahli Geodesi (Geodetik Engineer)

Sarjana Geodesi yang berpengalaman sekurang–kurangnya 6 (enam) tahun di bidang survei dan pengukuran untuk rancang bangun konstruksi bangunan air dan minimal 4 (empat) tahun di bidang rancang bangun konstruksi bendungan. diutamakan yang menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

 

  • Ahli Mekanika Tanah

Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman sekurang–kurangnya 6 (enam) tahun di bidang mekanika tanah dan pondasi untuk rancang bangun konstruksi bangunan air dan minimal 4 (empat) tahun di bidang rancang bangun konstruksi bendungan khususnya bendungan tipe (earhtfill dam/rockfill dam). Diutamakan yang menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

 

  • Ahli Instrumentasi Keamanan Bendungan

Sarjana Teknik Sipil, minimal S-1, berpengalaman minimal 5 (lima) tahun untuk pekerjaan pemeriksaan kondisi instrumentasi bendungan dan bangunan pelengkapnya. Mampu menganalisis ketersediaan dan perilaku peralatan instrumentasi terhadap keamanan bendungan serta menyampaikan usulan perbaikan dan atau penambahan peralatan instrumentasi lengkap dengan rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknisnya. Diutamakan yang menguasai Bahasa Inggris, lisan maupun tertulis.

 

  • Asisten Tenaga Ahli
  • Asisten Ahli Bendungan

Sarjana Teknik Sipil/Pengairan dan berpengalaman di bidang rancang bangun bendungan minimal 4 (empat) tahun.

 

  • Asisten Ahli Hidro-Mekanikal

Sarjana Teknik Mesin dengan pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang hidromekanikal konstruksi bangunan air.

 

  • Asisten Ahli Geotek.

Sarjana Teknik Sipil dan berpengalaman di bidang rancang bangun bendungan minimal 4 (empat) tahun.

 

BAB V

PENUTUP

 

 

  1. Simpulan

Bendungan yang sudah dibangun oleh pemerintahan Belanda yang lalu dan dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah banyak yang mengalami penurunan fungsi dan untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan besar bendungan yang ada di Indonesia.

 

 

  1. Saran

Untuk itu pada setiap pembangunan bendungan di seluruh Indonesia telah disepakati melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan bahwa pelestarian bendungan harus dipertahankan agar dapat berfungsi setiap saat.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Perundang-Undangan:

 

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  2. Undang-undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2006 Tentang Bendungan
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA

 

Buku

  1. Ackers, P., and White, W.R.,1973. Sediment Transport: New Approach and Analysis. J. Hyd. Div. ASCE, 99, No.HY11:p. 2041-60.
  2. Ansori Imam, 2004. Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No.7 Tahun 2004. Makalah, Dep. Kimpraswil.
  3. Danaryanto H.,Djaenadi, Hadipuwo Satriyo, Tirtomiharjo Haryadi, Setiadi Hendri, Wirakusumah A. Djumarma, Siagian Yousana OP.,2005. Air Tanah di Indonesia dan Pengelolaannya. Editor Hadi Darmawan Said, Dit Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral.
  4. Ditjen Sumber Daya Air Dep. Kimpraswil, 2002. Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air dan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Lokakarya Nasional tentang Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air. Kerja-sama Ditjen. Sumberdaya Air Dep. Kimpraswil dengan South East Asia Tecnical Advisory Committee (SEATAC).
  5. Ditjen (Direktur Jenderal) Sumberdaya Air, Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2003. Konsep Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Sub Bidang: Sumber Air.
  6. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, 2002. Kamus Istilah Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Diterbitkan oleh Ditjen Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Dep. Kimpraswil.
  7. Domenico, Patrick A., and Schwartz, Franklin W., 1990. Physical and Chemical Hydrogeologi, John Wiley & Sons.
  8. Hadimuljono, Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep. PU dan Dosen Tamu, 2005. Menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Kuliah Umum Pada Program Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Maret.
  9. H.P, Eger.H, Fleischhhauer, Habel.A, Reij.C, Steiner.K.G,Towards Sustainable Land Use, A Coperating Series of the Internasional Society of Soil Science (ISSS), Copyright by Catena Verlag GMBH, Germany, 1998.
  10. Hadi S.Pasaribu, Pengembangan Kelembagaan Pembangunan RRL dalam konteks Pengelolaan DAS, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1996.
  11. David W. Sanders, Paul.C. Huszar, Samran Sombatpanit, Thomas Enters, Incentives in Soil Conservation From Theory to Practice, Oxford & IBH Publishing CO.PVT.LTD, Calcuta India,1999.
  12. Bruce Mitchel, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta,2000.
  13. Smith G.D, Yule D.F, Srinivasan S.T, Rao K.P.C. Effect of Soil Management Practices on Runoff and Infiltraction Processes of Hardsetting Alfisol in Semi Arid Tropics, Soil and Water Conservation, The Eight Internasional Soil Conservation.
  14. Tripathi K.P., Samraj P, Hydrological Evalution of Land Use Effect in Southern Hilly Region of India, Soil and Water Consevation, The Eight Internasional Soil Conservation.
  15. Hidayat Pawitan, Dr. Ir. Msc, Catatan kuliah Strategi Pengelolaan DAS, IPB, Bogor, 2002 (tidak dipublikasikan).
Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup