No announcement available or all announcement expired.
Home » Kelembagaan » TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KERJA DILINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KERJA DILINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN SATUAN KERJA

DILINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG

1. KEPALA SATUAN KERJA

a. Tugas Kepala Satker / SNVT

  1. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  2. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
  3. Memberikan pengarahan dan petunjuk – petunjuk kepada pejabat Inti Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
  4. Mengukuhkan Surat Keputusan dan Penugasan yang ditetapkan/ dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
  5. Melaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sebelum penetapan pemenang penyedia barang/jasa.
  6. Melaporkan seluruh kegiatan yang akan/sedang/selesai dilaksanakan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, sesuai aturan yang berlaku.
  7. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
  8. Koordinasi dengan Pejabat Inti Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sesuai bidang masing – masing dalam pelaksanaan prakontrak dan kontrak.

 

b. Tanggung jawab

 

  1. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
  2. Bertanggungjawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN.
  3. Bertanggungjawab atas kebenaran material setup Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari Perintah Kerja/Kontrak tersebut.

 

  1. Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
  2. Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Negara dan Anggaran serta tertib pengadaan barang/jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

2.  PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)

 

a. Tugas

  1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
  2. Menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat atas persetujuan Kepala Bidang terkait.
  3. Menetapkan dan mengesahkan harga prakiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
  4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang dan jasa dari panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangan yang sebelumnya dikoordinasikan dengan Kepala Bidang terkait.
  5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja.
  7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melalui Kepala Bidang terkait.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
  9. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya dengan Berita Acara Penyerahan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
  10. Menandatangani pakta intergritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
  11. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA sesuai kegiatannya masing – masing.
  12. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola.
  13. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk kegiatan bernilai sampai dengan 100 juta rupiah.
  14. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja dan Kepala Bidang terkait.
  15. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), dengan persetujuan Kepala Satker.
  16. Menandatangani Berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang/pekerjaan.

 

  1. Menandatangani bukti – bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola.
  2. Menyampaikan kepada Kepala Bidang terkait terhadap volume pekerjaan fisik yang dicapai oleh penyedia barang untuk dikoreksi sebelum dibuatkan tagihan.
  3. Menandatangani surat perintah pembayaran (SPP) serta dokumen pendukung dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
  4. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan.
  5. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada Kepala Balai.
  6. Menyusun laporan Barang Milik Negara dan Anggaran yang telah direalisasikan dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja serta petugas Pelaporan terkait.

b. Tanggungjawab

  1. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari kontrak/ SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatangani.
  2. Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
  3. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.

 

3.  PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN.

a. Tugas:

  1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
  2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi Check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.

 

  1. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang­ – undangan yang berlaku.
  2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
  3. Memeriksa kebenaran atas hak tagihan yang mengangkut :
    1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama/orang/perusahaan/ alamat/nomor rekening dan nama bank dll.)
    2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
    3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatan terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan tagihan yang harus dibayarkan belum daluwarsa).

6.   Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

7.   Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan :

  1. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
  2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
  3. Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/Verifikasi keuangan.
  4. Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  5. Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  6. Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN terkait.
  7. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja.

 

  1. Menyelenggaran tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti – bukti asli pembayaran.

b. Tanggungjawab:

  1. Bertanggungjawab secara administratif terhadap hasil pengujian, meliputi : aspek hukum, peraturan perundang – ­undangan dan tujuan pengeluaran.
  2. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.

4.  BENDAHARA PENGELUARAN

a. Tugas:

  1. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu, buku tambahan, serta buku – buku lainnya.
  2. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) serta dokumen- dokumen pendukung lainnya.
  3. Menandatangani SPP-UP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikan kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
  4. Menandatangi Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang pembayarannya melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
  5. Melakukan pengamanan kas serta surat – surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.
  6. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan MAK, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku, sebelum dilakukan pembayaran.
  7. Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk belanja Barang operasional, belanja barang non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja lain-lain.
  8. Wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
  9. Menerima dan menyetor ke Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk/cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
  10. Menyelenggaran tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti – bukti pembukuan.

 

b. Tanggungjawab

 

  1. Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
  2. Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Negara yang berada dalam pengurusannya.
  3. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.

5.  PEMBANTU PEJABAT INTI SATUAN KERJA

a. Tugas

  1. Pembantu Pejabat Penerbit SPM :

1.1. Melaksanakan pengujian dokumen dan penerimaan SPP.

1.2. Menyiapkan / melaksanakan pelaporan.

1.3. Melaksanakan tugas-tugas Penerbitan SPM.

  1. Pembantu Bendahara Pengeluaran :

2.1.   Melaksanakan Pembukuan pada Buku Kas Umum (BKU)

2.2. Membuat pelaporan.

b. Tanggungjawab.

Bertanggungjawab kepada Pejabat penerbit SPM.

6.PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

 

1. Pelaksana Teknik bertugas

a. Tugas

  • Menyusun dan memutakhirkan usulan rencana kegiatan.
  • Menyusun program jangka panjang, jangka pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaksana menengah dan program tahunan.
  • Melaksanakan pembinaan metode pelaksanaan konstruksi.
  • Melaksanakan pengawas dan pembinaan terhadap kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
  • Menyelenggarakan administrasi dan kearsipan untuk bidang tugasnya.
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait diwilayah kerjanya.
  • Menyusun laporan hasil kegiatan, hasil pembinaan pekerjaan konstruksi.
  • Membina sumber daya manusia pada unitnya.
  • Membuat laporan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

 

b. Tanggungjawab

Bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

 

2. Pelaksana Administrasi, dan keuangan bertugas :

a.  Tugas

2.1.  Melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, kesekretariatan, kesejahteraan dan keselamatan kerja.

2.2.  Menyusun rencana pengadaan kebutuhan-kebutuhan kegiatan, peralatan dan perlengkapan serta bahan – ­bahan lainnya.

2.3.  Melaksanakan pengadaan dan penatausahaan barang – barang kebutuhan kantor.

2.4.  Melaksanakan administrasi umum dan BMN.

2.5.  Melaksanakan kegiatan keamanan dan pengamanan.

2.6.  Membuat laporan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2.7.  Menbuat rencana kebutuhan uang muka kegiatan untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2.8.  Menyampaikan pertanggungjawaban bukti pengeluaran atas uang muka kegiatan setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

2.9.  Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.

2.10.Menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang dari gudang serta pembukuannya.

2.11.Melakukan pencatatan/pembukuan terhadap uang muka kegiatan yang dikelolanya.

b. Tanggunglawab

Bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

7.  PETUGAS UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ( UAKPA)

a. Tugas

  1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistim Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selanjutnya diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk dijadikan laporan Balai.
  2. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait.
  3. Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) beserta Arsip Data komputer (ADK) secara tepat waktu.
  4. Menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta arsip data komputer (ADK) secara tepat waktu.

 

b. Tanggungjawab.

  1. Bertanggungjawab atas kebenaran materi laporan realisasi anggaran dan Neraca sesuai standar Akuntansi Pemerintah.
  2. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja,

 

8.  PETUGAS UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

a. Tugas:

1. Menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  1. Menyampaikan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran beserta arsip data komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
  2. Menyampaikan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan kondisi barang (LKB) beserta arsip data komputer secara tepat waktu kepada Unit Pembantu Penguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Kasubag Umum untuk laporan lengkap Balai.
  3. Menyampaikan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan kondisi barang (LKB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Eselon I ( UAPPB-El) beserta arsip data komputernya.

b. Tanggungjawab :

  1. Bertanggungjawab atas kebenaran materi laporan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan Kondisi Barang (LKB) sesuai standar Akuntansi Pemerintah.
  2. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja.
Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup