No announcement available or all announcement expired.
Home » Study » DISEMINASI PANDUAN RENCANA TINDAK DARURAT BENDUNGAN PONRE – PONRE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

DISEMINASI PANDUAN RENCANA TINDAK DARURAT BENDUNGAN PONRE – PONRE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas bimbingan dan rahmt-Nya menyertai kami dalam penulisan ini sehingga dapat dilaksanakan penulisan tentang “Diseminasi Panduan Rencana Tindak Darurat Bendungan Ponre-Ponre Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dalam penulisan ini sangat sederhana tetapi kami mengharapkan masukan dari Bapak/Ibu semua kiranya kami dapat menyempurnakan tentang tulisan ini agar mendekati lebih sempurna.

Untuk itu kami mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak dan kritikan yang sifatnya membangun agar dapat mendapatkan penulisan yang lebih sempurna untuk dijadikan pedoman dalam panduan rencana tindak darurat bendungan ponre-ponre.

Demikian kami sampaikan dan atasnya dihaturkan terima kasih.

 

 

BAB I

U M U M

 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan, dimana setiap Pemilik / Pengelola Bendungan diwajibkan melakukan tindakan darurat pada keadaan yang diperkirakan akan mempengaruhi keamanan bendungan guna melindungi jiwa manusia dan harta benda apabila terjadi keruntuhan bendungan.

Buku panduan RTD Bendungan Ponre – Ponre ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai panduan bagi Pengelola Bendungan, Pemerintah Daerah maupun Instansi terkait lainnya yang daerahnya terkena resiko apabila terjadi keadaan darurat akibat gagalnya/ runtuhnya Bendungan Ponre – Ponre.

 

Panduan RTD Bendungan Ponre – Ponre ini disusun dengan mengacu pada pedoman penyiapan RTD yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pengairan Departemen Pekerjaan Umum melalui Surat Keputusan Nomor: 94/KPTS/A/1998 tanggal 30 Juli 1998.

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Analisa Keruntuhan Bendungan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana potensi bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan bila terjadi keruntuhan bendungan. Keruntuhan bendungan yang terjadi akan mengakibatkan perambatan gelombang banjir di daerah hilir dan bahaya yang ditimbulkannya dapat mengancam kehidupan manusia, harta benda serta hak milik, mengingat di hilir bendungan ini terdapat lahan pertanian dan permukiman.

 

Sedangkan tujuan dari hasil analisa tersebut adalah untuk menyusun Panduan Rencana Tindak Darurat Bendungan yang akan dipakai sebagai manual atau petunjuk bagi pemilik / pengelola bendungan dalam melakukan tindakan pada saat terjadi keadaan darurat bendungan, sehingga terjadinya keruntuhan bendungan dapat dicegah atau mencegah kerugian / kerusakan seminimal mungkin. Panduan ini juga dapat dipakai sebagai pedoman bagi instansi terkait untuk melaksanakan tindak darurat maupun evakuasi / pengungsian penduduk yang terkena resiko apabila Bendungan Ponre – Ponre mengalami keruntuhan.

 

Dalam hal ini Panduan RTD berfungsi untuk menyamakan bahasa antara Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sebagai Pengelola Bendungan Ponre – Ponre dan pihak Pemerintah Kabupaten Bone serta Propinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan dalam keadaan darurat berupa penyelamatan penduduk di bagian hilir bendungan yang akan terkena banjir serta untuk mengurangi kerugian harta benda yang diakibatkan keruntuhan Bendungan Ponre – Ponre.

 

 

 

BAB III

LOKASI BENDUNGAN PONRE – PONRE

 

Bendungan Ponre-Ponre terletak di Kecamatan Libureng dan Kahu, Kabupaten Bone, sekitar 70 km dari kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

BAB IV

RUANG LINGKUP RENCANA TINDAK DARURAT (RTD)

 

Ruang lingkup Panduan Rencana Tindak Darurat Bendungan Ponre – Ponre disesuaikan dengan tahapan kegiatan yang diperlukan pada waktu pelaksanaan keadaan tindak darurat yang dapat dirinci sebagai berikut :

 

  1. Pengenalan keadaan darurat, pengkajian akibat yang mungkin ditimbulkan dan uraian pencegahannya.
  1. Pemberitahuan kepada pejabat terkait dan koordinasi berdasar tahapan kegiatan yang dikaitkan dengan tanggung jawab instansi.
  2. Penjelasan mengenai tempat memperoleh tenaga listrik, peralatan dan bahan material yang diperlukan.
  1. Petunjuk komunikasi
  1. Pengenalan peta genangan dan daerah bahaya.
  2. Rencana evakuasi pengungsian dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pengevakuasian.
  3. Kriteria pengakhiran keadaan darurat dan tindak lanjutnya.

 

Buku Panduan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Ponre – Ponre ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

 

  1. Bagian Utama      :   Berisi tentang identifikasi keadaan darurat akibat dan tindakan pencegahannya, menjelaskan secara umum mekanisme evakuasi / pengungsian serta tanggung jawab instansi terkait.
  1. Lampiran A          :   Berisi tentang gambar lokasi dan gambar teknis Bendungan Ponre – Ponre
  1. Lampiran B           :   Bersisi tentang peta banjir dan desa – desa yang terkena resiko akibat banjir Ponre – Ponre dan tempat pengungsiannya serta kebutuhan sarana transportasi dan evakuasi.
  1. Lampiran C : Berisi tentang struktur organisasi Satlak PBP, prosedure Standar Penyampaian laporan pemantauan keamanan Bendungan Ponre – Ponre, serta format laporan-laporan yang harus dibuat setelah terjadi keadaan darurat / pasca bencana.
  1. Lampiran D          :   Berisi tentang lembar revisi yang diperlukan untuk memperbaharui data yang ada dalam panduan RTD ini.

 

Karena Buku Panduan ini merupakan panduan atau kesatuan bahasa bagi pengelola bendungan serta Pemerintah Kabupaten / Kota yang terkait sebagai instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan akibat situasi darurat yang berupa tindakan penyelamatan masyarakat di hilir yang terkena banjir pada saat dan selama terjadi keruntuhan bendungan, maka bagian-bagian dari naskah RTD tersebut diatas harus dipakai secara bersama-sama jika terjadi Keadaan Darurat Akibat Keruntuhan Bendungan.

 

BAB V

GAMBARAN SINGKAT BENDUNGAN PONRE – PONRE

 

Bendungan Ponre – Ponre yang nantinya akan dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, mulai dibangun pada tahun 2006 dan direncanakan akan bisa beroperasi pada tahun 2009.

 

Bendungan dengan tipe CFRD ( Concrete Faced Rockfill Dam ) yang membendung Sungai Tinco ini mampu menampung air dengan kapasitas efektif sampai dengan 40,4 juta m3, dengan tinggi waduk 55 m. Proyek pembangunan Bendungan Ponre-Ponre ini ditujukan untuk meningkatkan lahan yang ada menjadi lahan baru yang beririgasi teknis dengan total luas areal 4411 ha, dengan jenis pengembangan baru untuk penyimpanan air dan jaringan irigasi yang memiliki sasaran akhir untuk meningkatkan standar hidup para petani dengan meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan sumber daya air dan irigasi, bimbingan pertanian untuk para petani dan pembentukan organisasi Operasi dan Pemeliharaan yang baik.

 

Bendungan dengan tinggi maksimal di atas pondasi 55,00 m ini, terletak di Sungai Tinco, Kecamatan Libureng dan Kahu, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. sekitar 70 km dari Kota Makassar.

 

Adapun data-data teknis Bendungan Ponre – Ponre adalah sebagai berikut :

Lokasi

  • Lokasi Dam : Provinsi Sulawesi Selatan

Kabupaten Bone Kecamatan Libureng dan Kahu

  • Nama Sungai :  Sungai Tinco berujung ke sungai Walanae

            Tubuh Bendungan

  • Tipe bendungan : CFRD (Concrete Faced Rockfill Dam)
  • Dimensi Bendungan : Tinggi 55 m, Volume timbunan 450.000 m3.
  • Lebar puncak bendungan : 8 m
  • Bentang Bendungan : 235 m
  • Kapasitas bersih / efektif :  40,4 juta m3.
  • Volume tampungan mati :  7,0 juta m3
  • Parapet Wall Bendungan : +221,5
  • Crest Bendungan : +220,5
  • PMF : +219,78
  • FWL : +218,44
  • FSL (crest spillway) : +216,0
  • Kemiringan tubuh dam : 1 : 1,4
  • Elevasi puncak Coffer Dam : +186,22

           

            Pelimpah

  • Bangunan pelimpah : Pelimpah tanpa pintu dengan lebar mercu 30 m.
  • Lebar saluran :  15 m
  • Panjang :  146 m
  • Peredam energi : tipe flip bucket dan plunge pool.
  • Elevasi puncak : +216,00
  • Dasar kolam olak : +162,00
  • Lebar pelimpah : 30 m
  • Debit inflow : Debit puncak (PMF) = 1.590 m3/s
  • Debit Outflow :  563 m3/s.
  • Debit puncak dam : Q 1000 = 873 m3/s, Q 100 = 668 m3/s, Q 2 = 294 m3/s

            Terowongan Pengelak

  • Terowongan Pengelak : Diamater 4 m, panjang 235 m
  • Dasar Inletnya : +168,5
  • Dasar Ouletnya : +166,0

 

            Intake Irigasi

  • Pengeluaran irigasi : Terowongan dengan diameter 2,5 m, panjang 108 m, dan diameter 5,5 m dengan panjang shaft 30 m.
  • Irigasi siphon :  Panjang 220 m dengan pipa besi menyeberang di sungai Tinco untuk pemberian air pada Saluran Induk Kanan.
  • Terowongan Irigasi : Diamater 2,7 m panjang 135 m untuk pemberian air pada Saluran Induk Kiri.
  • Dasar inlet : +192,330

           

            Jaringan Irigasi

  • Luas Daerah Irigasi : 411 ha (luas irigasi netto)
  • Pola tanam : Padi-Palawija-Palawija.
  • Saluran irigasi sisi kiri : Saluran induk 6,7 km

Saluran sekunder 31,23 km

  • Saluran irigasi sisi kanan : Saluran induk 11,9 km

Saluran sekunder 21,3 km

  • Saluran drainase : panjang 15 km


BAB VI

PENYEBAB KERUNTUHAN BENDUNGAN

Keadaan darurat Bendungan Ponre – Ponre ditetapkan apabila terjadi suatu keadaan yang mengarah kepada keluarnya air dari waduk dalam jumlah yang besar dan tidak terkendali, yang pada gilirannya tubuh bendungan akan runtuh. Air yang keluar dari waduk dalam jumlah yang besar tersebut dapat menyebabkan bahaya bagi jiwa manusia dan harta benda di hilir bendungan.

Runtuhnya suatu bendungan dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain :

  • Faktor Konstruksi
  1. Kegagalan perencanaan termasuk adanya kesalahan dalam melakukan investigasi, atau kurangnya pengawasan atau faktor pelaksanaan dan atau tidak dilakukan pemeliharaan bangunan secara kontinyu, misalkan pengamatan instrumentasi bendungan.
  2. Terjadinya aliran buluh (piping) yang disertai dengan membawa butiran material pada tubuh bendungan atau pondasi bendungan.
  • Faktor Alam
  1. Terjadi overtopping yang disebabkan hujan badai yang berakibat banjir yang luar biasa sehingga kapasitas waduk dan spillway terlampaui.
  2. Terjadinya Hujan Badai Luar Biasa mengakibatkan runtuhnya bukit di hulu bendungan yang mengakibatkan volume bertambah dan menimbulkan gelombang di permukaan waduk (wave run-up) sehingga melebihi tinggi jagaan.
  3. Adanya gempa bumi yang berkekuatan di atas daya tahan bendungan yang direncanakan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas tubuh bendungan.
  • Akibat Gangguan Ulah Manusia

Adanya perusakan bendungan oleh manusia yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja seperti : klaim lahan, penanaman pohon pada tubuh bendungan, membuat kolam-kolam di kaki bendungan, sabotase atau akibat perang antar etnis, kerusuhan soisal atau huru-hara.

 

 

BAB VII

TAHAPAN KONDISI BAHAYA

Untuk mendeteksi tingkat perkembangan bahaya bendungan ditetapkan 3 tahapan kondisi yang meliputi :

 

  • Kondisi Siaga Bendungan III (SB III)

 

  • Indikasi / Tanda-tanda yang terjadi :

 

Keadaan tingkat Siaga Bendungan III bisa ditandai dengan salah satu atau lebih dari indikasi di bawah ini:

 

  • Curah Hujan terus menerus (>12 jam); intensitas hujan PMP 357 mm di daerah hulu bendungan.
  • Elevasi m.a. waduk meningkat terus ≥ El. 219.75 m; jagaan ≤ 0.75
  • Rembesan meningkat tajam saat tidak hujan; atau keruh saat tidak hujan.
  • Adanya perubahan drastis hasil pengamatan Instrumen Bendungan.
  • Gempa bumi 0,12 g, atau 6,1 Skala Richter dalam radius <125 km.
  • Adanya perubahan tubuh bendungan dan sekitarnya yang mengancam keamanan bendungan, akibat kejadian tertentu : banjir, sabotase,dll.

 

  • Wewenang dan Tanggung Jawab Petugas

 

Pada kondisi ini Satuan Pemantau Bendungan yang berada di lapangan (Bendungan Ponre – Ponre) maupun Kantor Pengelola di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang bersiaga penuh memonitor perkembangan kondisi dari waktu ke waktu (24 jam penuh). Dimana wewenang dan tanggung jawab masing-masing petugas adalah sebagai berikut :

 

Ä    Kepala Tim RTD mempunyai tanggung jawab untuk :

 

  1. Melaporkan perkembangan kondisi bendungan kepada Kepala SPB.

 

  1. Memonitor perbaikan yang bisa menghambat / mencegah terjadinya keruntuhan bendungan.

 

  1. Memonitor terus-menerus perkembangan kondisi.

Ä    Kepala SPB mempunyai tanggung jawab untuk :

 

  1. Melaporkan perkembangan kondisi bendungan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, dan Kepala Balai melaporkan pada Bupati Bone selaku Kepala Daerah.

 

  1. Memonitor terus-menerus perkembangan kondisi Bendungan.

 

  1. Berkoordinasi dengan Stasiun Klimatologi dan Badan Meteorologi dan Geofisika

 

  • Tindakan

Tindakan yang dilakukan dalam tingkat Siaga Bendungan III ini adalah:

  • Melakukan observasi/ pemantauan intensif dan analisa terhadap kejadian, apakah berkembang semakin kritis atau tidak.
  • Bersiaga penuh selama 24 jam dan tetap waspada terhadap perkembangan yang lebih buruk yang mungkin bisa terjadi.
  • Memeriksa dan memantau kondisi bendungan secara intensif.

Apabila dari hasil observasi dan analisis menunjukkan keadaan bendungan tidak kritis, maka keadaan darurat dinyatakan selesai dan Pengelola Bendungan memperbaiki kerusakan yang timbul. Namun apabila keadaan bendungan bertambah kritis maka masuk ke tingkat Siaga Bendungan II.

 

 

  • Kondisi Siaga Bendungan II (SB II)

 

  • Indikasi / Tanda-tanda yang terjadi :

 

Keadaan tingkat Siaga Bendungan II bisa ditandai dengan beberapa indikasi seperti tersebut di bawah ini:

  • Elevasi m.a. waduk meningkat terus ≥ El. 220.00 m; jagaan ≤ 0.5 m
  • Rembesan dari pipa-pipa drainase bertambah besar dan bertambah keruh, saat tidak hujan.
  • Gempa bumi 0,12 g, atau 4 Skala Richter dalam radius <50 km atau 8 Skala Richter dalam radius < 300 km
  • Dari visalisasi terjadi bocoran tubuh bendungan; pusaran air waduk; rekahan melintang pada puncak bendungan; longsoran lereng.

 

  • Wewenang dan Tanggung Jawab Petugas

 

Pada kondisi ini Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kabupaten Bone bersiaga penuh untuk persiapan evakuasi warga. Dimana wewenang dan tanggung jawab masing-masing adalah :

 

Ä    Kepala Tim RTD bertanggung jawab atas :

 

Koordinasi di lapangan untuk terus berusaha mengamankan bendungan dari keruntuhan.

 

Ä    Kepala SPB bertanggung jawab atas :

 

  1. Melaporkan kondisi bendungan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Kepala Balai melaporkan pada Bupati Bone selaku Kepala Daerah.

 

  1. Koordinasi dengan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bone.

 

  1. Berkoordinasi dengan Stasiun Klimatologi dan Badan Meteorologi dan Geofisika.

 

Ä    Bupati Bone bertanggung jawab atas:

 

  • Koordinasi dengan SATLAK PBP Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Bone.

 

  • Koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya meliputi :
    1. Distrik Militer dan Polisi Resort
    2. Unit Pelaksana Teknik Pemadam Kebakaran
    3. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
    4. Dinas Sosial
    5. Organisasi Angkutan Daerah
    6. Pelayanan Helikopter
    7. Stasiun Klimatologi dan Badan Meteorologi dan Geofisika
    8. Dinas Infokom dan PDE
    9. Penyiapan lokasi evakuasi
    10. Penyiapan angkutan darat ke lokasi evakuasi

 

  • Tindakan

Melakukan usaha-usaha pencegahan agar kejadian tidak berlanjut menjadi kegagalan bendungan, dimana usaha-usaha pencegahan tersebut tergantung kepada jenis kejadian. Tindakan pencegahan ini berupa perbaikan yang sifatnya sementara dan membutuhkan waktu yang cepat sesuai dengan saran dari Ahli Keamanan Bendungan, misalnya:

  • Menghambat perkembangan bocoran
  • Melakukan perbaikan bagian tubuh bendungan yang rusak
  • Menambah timbunan pada bagian yang mengalami penurunan
  • Mengisi bagian yang mengalami rekahan

Apabila usaha pencegahan berhasil, maka keadaan darurat selesai. Akan tetapi apabila upaya pencegahan yang dilakukan tidak menampakkan hasil dan kondisi bendungan bertambah parah maka ditetapkan tingkat Siaga Bendungan I.

 

 

  • Kondisi Siaga Bendungan I (SB I)

 

  • Indikasi / Tanda-tanda yang terjadi :

 

Tingkat Siaga Bendungan I ini ditandai dengan terjadinya salah satu atau beberapa indikasi keadaan darurat sebagai berikut:

  • Air yang keluar dari waduk sudah cukup signifikan dan menjadi ancaman bagi penduduk di daerah hilir bendungan.
  • Bendungan dianggap tidak mampu dalam fungsinya sebagai penampung air,dan diputuskan bahwa bendungan sudah dalam keadaan bahaya dan dipastikan akan runtuh.
  • Bendungan cenderung runtuh dan dinyatakan gagal fungsi.
  • Bendungan telah betul-betul runtuh (gagal).

 

 

  • Wewenang dan Tanggung Jawab Petugas

 

Merupakan tahapan evakuasi warga, dimana wewenang dan tanggung jawab masing-masing adalah :

 

Ä      Kepala Tim RTD memberitahukan kondisi Siaga Bendungan I kepada Kepala SPB.

 

  • Kepala SPB melapor pada Kepala Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Kepala Balai memberitahu Bupati Bone selaku Ketua Satlak PBP untuk evakuasi warga.

 

Ä      Bupati Bone memerintahkan SATLAK PBP (mengacu SK SATLAK PBP Kabupaten Bone) untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman.

 

  • Tindakan

Melakukan usaha evakuasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII

SATUAN PEMANTAU BENDUNGAN (SPB)

 

Satuan Pemantau Bendungan adalah Satuan Petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Bendungan dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang bertanggung jawab terhadap monitoring, pengamatan, pemeriksaan serta keamanan Bendungan Ponre – Ponre.

 

Tugas Satuan Pemantau Bendungan Ponre – Ponre adalah sebagai berikut :

  • Kepala Satuan Pemantau Bendungan (SPB)
    1. Mengarahkan, memberi pedoman dan meng-koordinasi-kan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengamatan dan pemantauan bendungan termasuk bangunan pelengkapnya.
    2. Pada keadaan normal, melakukan kegiatan pemeliharaan, dan pengamatan bendungan sesuai dengan Panduan Operasi, Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan Ponre – Ponre.
    3. Pada keadaan darurat, seperti terjadinya banjir, bocoran, gempa bumi dan lain sebagainya yang membahayakan struktur bendungan dan penduduk di hilir, secepatnya harus mengambil tindakan darurat sesuai dengan keadaan tingkat siaga bendungan atau sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.
    4. Membuat laporan triwulanan ke Balai Bendungan, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.

 

  • Kepala Tim RTD

Membantu dan bekerja sama dengan Kepala Satuan Pemantau Bendungan di bidang pemeriksaan bendungan dan bangunan pelengkapnya termasuk pengoperasian peralatan.

  1. Bertanggung jawab dalam menyiapkan tindakan darurat apabila bendungan memasuki tingkat siaga bendungan.
  2. Menyusun rencana kerja tahunan beserta anggaran biayanya untuk kegiatan pemeliharaan, pengamatan dan pemantauan bendungan, termasuk apabila ada pekerjaan perbaikan.
  3. Menyusun laporan periodik (bulanan, triwulanan dan tahunan) dan laporan inspeksi besar (5 tahunan) mengenai perilaku bendungan untuk dikirim ke Balai Bendungan di Jakarta.
  4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Tim RTD bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pemantau Bendungan (SPB).

 

 

 

  • Koordinator Tim RTD
    1. Memberi masukan ke Kepala Tim RTD Bendungan Ponre – Ponre mengenai bagian bagian yang perlu dirawat dan / atau diperbaiki dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan, menyiapkan anggaran biaya kegiatan operasi, pemeliharaan dan pengamatan bendungan.
    2. Membantu Kepala Tim RTD dalam melaksanakan inspeksi, pengamatan dan pemantauan bendungan serta dalam penyusunan laporan hasil pengamatan.
    3. Mengumpulkan hasil pengamatan bendungan yang dilakukan oleh juru/ operator bendungan seminggu sekali atau sesuai dengan jadual yang ada, dan menyusun laporan pengamatan bendungan.
    4. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada juru / operator mengenai kegiatan pemeliharaan dan pengamatan bendungan.
    5. Melakukan pengawasan, pengecekan ulang, analisa dan evaluasi data pencatatan hasil pembacaan instrumen bendungan.
    6. Melaporkan secepatnya kepada Kepala Tim RTD apabila kelakuan bendungan menunjukkan gejala yang membahayakan.

 

Bertanggung jawab terhadap pengarsipan, pendokumentasian, dan distribusi laporan hasil pengamatan bendungan ke instansi yang terkait, serta bertanggung jawab kepada Kepala Tim RTD.

 

  • Pengamat Lapangan, Instrumentasi, Operator Pintu, Komunikasi / Elektrical / Mekanikal.

 

  1. Mengamati instrumen bendungan yang telah terpasang baik dalam tubuh bendungan ataupun diluar tubuh bendungan.
  2. Melakukan pencatatan harian tentang data pada instrumen yang terpasang pada bendungan.
  3. Mengumpulkan data kecil pengamatan setiap minggu kepada pemeriksa bendungan.
  4. Menyampaikan laporan secepatnya kepada pemeriksa / pengamat bendungan apabila bendungan dalam keadaan darurat.
  5. Melakukan pengamanan lingkungan dan peralatan yang terpasang pada bendungan.
  6. Juru / operator bendungan bertanggung jawab kepada Koordinator Tim RTD.

 

 

  • Bagian Pelaporan
  1. Menyusun kegiatan monitoring bendungan dalam ketataadministrasian yang berhubungan dengan monitoring / pengamatan bendungan.
  2. Menyusun dan mengumpulkan semua dokumen / data yang berkaitan dengan monitoring bendungan dan menyiapkan / memelihara data komputer termasuk gambar-gambar, catatan instrumentasi dan lainnya.
  3. Menyiapkan / menyusun Laporan Pemeriksaan mengenai bendungan dan bangunan pelengkapnya.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Koordinator Tim RTD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX

PEMBERITAHUAN KEADAAN DARURAT

 

Rangkaian keadaan darurat suatu bendungan diawali dengan pemberitahuan dari seseorang yang mengamati suatu keadaan yang membahayakan di bendungan. Orang yang bersangkutan, bisa karyawan dari Pemilik/ Pengelola Bendungan atau penduduk setempat. Siapapun orang yang memberitahu mengenai keadaan yang membahayakan, maka petugas di Kantor Pemilik/ Pengelola Bendungan yang diberitahu harus mengerti kepada siapa dia harus segera melaporkan atau memberitahu selanjutnya mengenai kejadian ini. Apabila kondisi mendesak dan atasan langsung tidak berada ditempat, maka Petugas yang melapor dapat melapor ke atasan yang lebih tinggi lagi.

 

Pemberitahuan bisa dilakukan melalui :

 

  1. Radio Komunikasi     :   –   dari lokasi waduk (Kantor Koordinator Tim RTD di Kantor O & P Waduk Ponre – Ponre),

–   dari Kantor Kepala Tim RTD di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

–   dari Kantor Kepala SPB di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

 

  1. Telepon :   –   dari lokasi waduk (Kantor Koordinator Tim RTD di Kantor O & P Waduk Ponre – Ponre)

–   dari Kantor Kepala Tim RTD di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

–   dari Kantor Kepala SPB di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

–   dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bone , Instansi terkait dan Dinas Informasi dan Komunikasi.

 

  1. Handy Talky :   dari petugas O&P Waduk Ponre – Ponre ke Kantor Desa/Kelurahan untuk mengumpulkan tenaga kerja .

 

  1. Sirene / kentongan :   dari Kantor Kecamatan / Desa / Kelurahan ke warga setempat

 

  1. RKPD, RRI & Radio Swasta : dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat

 

  1. PLC :   Komunikasi internal PLN melalui jaring-jaring tegangan tinggi

 

Instansi terkait segera melakukan tindakan sesuai tugasnya masing-masing, dengan selalu mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

 

 

BAB X

EVAKUASI

 

Evakuasi dilakukan oleh SATLAK PBP ke tempat yang aman, dengan koordinasi sampai dengan Unit Pelaksanaan Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan dengan menggunakan Prosedur Tetap (Protab) dari SATLAK PBP Pemerintah Kabupaten Bone. Untuk daerah terkena banjir, waktu datang dan surut banjir dan tempat pengungsian yang di akibatkan banjir Bendungan Ponre – Ponre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI

PENGAKHIRAN KEADAAN DARURAT

 

Penentuan pengakhiran keadaan darurat, perlu memperhatikan dua hal yaitu :

 

  • Pengakhiran Keadaan Darurat Pada Bendungan

 

Dalam kasus keadaan darurat yang disebabkan oleh Banjir Ponre – Ponre Kepala Tim Rencana Tindak Darurat harus menghubungi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan Stasiun Klimatologi untuk mendapat keterangan mengenai perkiraan keadaan cuaca.

 

Keadaan darurat pada bendungan dinyatakan berakhir, jika bendungan dan bangunan penunjangnya sudah dilakukan perbaikan seperlunya, tidak ada lagi gejala bahwa air waduk akan berusaha keluar dalam jumlah yang cukup besar, dan keadaan keseluruhan bendungan telah dinyatakan cukup aman oleh Balai Keamanan Bendungan.

 

 

  • Pengakhiran Keadaan Darurat Di Bagian Hilir

 

Pengakhiran keadaan darurat di daerah hilir bendungan dinyatakan oleh Bupati Bone.

 

Keadaan di hilir sudah cukup layak untuk ditempati kembali, jika :

 

  1. Air Waduk di daerah hulu dari desa/kelurahan daerah bersangkutan sudah tidak lagi mengeluarkan air dalam jumlah yang cukup besar, dimana hal ini telah dinyatakan aman oleh Balai Keamanan Bendungan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sebagai pihak Pengelola Bendungan.

 

  1. Air yang menggenang didaerah tersebut telah surut dengan kedalaman dibawah 0,50 m, dan telah dilakukan perbaikan / pembersihan sehingga sudah tidak membahayakan lagi untuk dihuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XII

PENUTUP

 

  • Simpulan

Diseminasi Panduan rencana tindak darurat Bendungan Ponre – Ponre Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hal yang sangat prinsip disampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada dalam layanan irigasi ponre-ponre supaya lebih memahami kemungkinan akan terjadi kegagalan bangunan bendungan yang ada di bagian atas dan untuk itu perlu disadari bahwa sejak dini harus memahami arti penting dari desiminasi panduan rencana tindak darurat Bendungan Ponre-Ponre.

 

  • Saran

Sangat diharapkan semua instansi yang terkait dalam menangani pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut keamanan bendungan supaya dapat mengerti dengan baik untuk dapat mengarahkan masyarakat yang ada di daerah hilir bendungan agar dapat selamat ketika terjadi kegagalan bendungan Ponre-Ponre.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Ackers, P., and White, W.R.,1973. Sediment Transport: New Approach and Analysis. J. Hyd. Div. ASCE, 99, No.HY11:p. 2041-60.
  2. Ansori Imam, 2004. Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UU No.7 Tahun 2004. Makalah, Dep. Kimpraswil.
  3. Danaryanto H.,Djaenadi, Hadipuwo Satriyo, Tirtomiharjo Haryadi, Setiadi Hendri, Wirakusumah A. Djumarma, Siagian Yousana OP.,2005. Air Tanah di Indonesia dan Pengelolaannya. Editor Hadi Darmawan Said, Dit Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral.
  4. Ditjen Sumber Daya Air Dep. Kimpraswil, 2002. Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air dan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Lokakarya Nasional tentang Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air. Kerja-sama Ditjen. Sumberdaya Air Dep. Kimpraswil dengan South East Asia Tecnical Advisory Committee (SEATAC).
  5. Ditjen (Direktur Jenderal) Sumberdaya Air, Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2003. Konsep Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Sub Bidang: Sumber Air.
  6. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, 2002. Kamus Istilah Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah. Diterbitkan oleh Ditjen Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Dep. Kimpraswil.
  7. Domenico, Patrick A., and Schwartz, Franklin W., 1990. Physical and Chemical Hydrogeologi, John Wiley & Sons.
  8. Hadimuljono, Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep. PU dan Dosen Tamu, 2005. Menuju Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Kuliah Umum Pada Program Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Maret.
  9. H.P, Eger.H, Fleischhhauer, Habel.A, Reij.C, Steiner.K.G,Towards Sustainable Land Use, A Coperating Series of the Internasional Society of Soil Science (ISSS), Copyright by Catena Verlag GMBH, Germany, 1998.
  • Hadi S.Pasaribu, Pengembangan Kelembagaan Pembangunan RRL dalam konteks Pengelolaan DAS, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1996.
  • David W. Sanders, Paul.C. Huszar, Samran Sombatpanit, Thomas Enters, Incentives in Soil Conservation From Theory to Practice, Oxford & IBH Publishing CO.PVT.LTD, Calcuta India,1999.
  • Bruce Mitchel, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta,2000.
  • Smith G.D, Yule D.F, Srinivasan S.T, Rao K.P.C. Effect of Soil Management Practices on Runoff and Infiltraction Processes of Hardsetting Alfisol in Semi Arid Tropics, Soil and Water Conservation, The Eight Internasional Soil Conservation.
  • Tripathi K.P., Samraj P, Hydrological Evalution of Land Use Effect in Southern Hilly Region of India, Soil and Water Consevation, The Eight Internasional Soil Conservation.
  • Hidayat Pawitan, Dr. Ir. Msc, Catatan kuliah Strategi Pengelolaan DAS, IPB, Bogor, 2002 (tidak dipublikasikan).
Berikan tanggapan Anda tentang website ini!

Nama Anda (wajib)

Email Anda (wajib)

Berikan Tanggapan Anda:
 Baik Sekali Baik Kurang Kurang Sekali Buruk

Handphone

Pesan Anda

Tutup